Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan berbagai strategi pembangunan Kota Surabaya di hadapan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (6/7/2026).

Dalam presentasinya, Eri menjelaskan pembangunan Surabaya difokuskan pada tujuh prioritas utama, yakni pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan angka kematian ibu dan anak, percepatan penanganan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan gini rasio, serta pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eri, seluruh anggaran perangkat daerah diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satu implementasinya dilakukan melalui program padat karya yang mewajibkan proyek infrastruktur menyerap tenaga kerja lokal dari keluarga prasejahtera serta menggunakan material produksi usaha warga.

Strategi tersebut, kata Eri, turut berkontribusi menekan tingkat pengangguran terbuka di Surabaya dari 9,68 persen pascapandemi menjadi 4,8 persen.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat melalui program orang tua asuh, yang melibatkan dunia usaha dan warga mampu untuk membantu pembiayaan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Bahkan, pembangunan sekolah bagi anak-anak prasejahtera berhasil direalisasikan melalui dana donasi masyarakat tanpa menggunakan APBN.

Di sektor ekonomi, Pemkot menghubungkan kebutuhan bahan pangan hotel dengan produsen di daerah mitra seperti Blitar dan Lamongan. Program tersebut melibatkan Karang Taruna sebagai pengelola distribusi guna memangkas rantai distribusi sekaligus membuka lapangan kerja bagi generasi muda.

Eri juga memaparkan inovasi Satu Data Surabaya, sistem berbasis data yang digunakan untuk memantau penanganan kemiskinan dan stunting secara real time berdasarkan nama dan alamat. Melalui pendekatan tersebut, angka stunting di Surabaya diklaim turun dari 25,8 persen pada 2021 menjadi 0,5 persen pada 2025.

Ketua Tim Penilai Tahap II PPD 2026, Prakoso Grahayudiandono, mengapresiasi strategi pembangunan yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, paparan yang disampaikan tidak hanya menunjukkan kinerja birokrasi, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Usai pemaparan, Tim Penilai Bappenas dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung implementasi sejumlah program unggulan, seperti Kampung Pancasila, rumah padat karya, fasilitas pengolahan sampah, dan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya.